Tampilkan postingan dengan label Indonesi(asu). Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Indonesi(asu). Tampilkan semua postingan

Jumat, 16 Januari 2015

Tentang Luka Sejarah 1965

Joshua Oppenheimer, adalah seorang pembuat film yang namanya mendadak menanjak di Indonesia. Sebentar, rasanya kurang tepat apabila dikatakan Indonesia, jadi mungkin lebih tepat dibilang: sebagian orang di Indonesia. Ia kini mendapat banyak sorotan. Lagi.
Apabila dulu akibat film besutannya yaitu Jagal atau The Act of Killing, kini karena filmnya, yang masih mengambil latar belakang yang sama, yaitu Senyap. Tapi agak berbeda dengan film yang disebut pertama yang dulu banyak meraup puja-puji, terutama di awal-awal penayangannya, barulah suara sumbang hadir kemudian, kini suara sumbang sudah hadir sejak mula.
Aku sebenarnya tidak pernah peduli dengan soal respon publik terhadap satu film karena kebanyakan hanya berkutat di seputar soalan suka dan tidak suka, soal selera. Begitu kita berbicara soal selera, bukankah jadinya soal bahasannya menjadi amat personal dan rasanya tak perlu diperdebatkan?
Perdebatan yang ada seperti menelisik mengapa aku tidak suka masakan Padang sementara isteriku suka sekali masakan tersebut. Isteriku bisa mengurai mengapa pencampuran banyak bumbu dan kepekatan rasa masakannya justru yang membuat masakan Padang menjadi lezat; sementara bagiku justru itulah kelemahan masakan Padang, karena terlalu banyak bumbu yang pekat sehingga mengaburkan karakter rasa tiap-tiap bahan mentahnya. Aku lebih suka yang relatif hambar seperti masakan Jepang, yang kebanyakan justru memang menguatkan karakter tiap bahan mentah.
Apa yang keliru dari kami berdua? Ada?
Bagi kami tidak ada sama sekali. Perbedaan kami selesai di tahap bagaimana kami memang memiliki seleranya sendiri. Aku bisa membiarkan isteriku menikmati masakan Padang favoritnya dan aku bisa menikmati masakan favoritku. Aku bisa mengantarnya membeli masakan Padang dan begitu juga sebaliknya.
Tapi kami juga bisa membahas panjang lebar mengenai mana masakan Padang yang enak berdasar karakter yang memang diangkat oleh masakan Padang dan Jepang. Seperti misal bagaimana masakan Padang yang ini enak dan yang itu tidak, seberapa dekat satu restoran dengan karakter asli Padang, sehingga bisa dinilai mana masakan Padang yang baik dan mana yang tidak. Aku tidak suka banyak bumbu yang meniadakan rasa bahan utama, tapi isteriku juga mengajariku untuk memahami bahwa kalau tidak begitu maka bukan masakan Padang namanya. Begitu juga dengan masakan Jepang. Masakan Jepang yang rasanya mirip semur tentu jadi bukan masakan Jepang yang baik. Itu bisa kami bahas jauh dan mendalam berdasar karakteristik tiap makanan.
Pendeknya, kami berdua bisa membedakan mana penilaian suka / tidak suka, mana penilaian bagus / tidak bagus. Yang pertama berdasarkan masalah selera personal dan karenanya tidak bisa diperdebatkan, sementara yang kedua bisa diukur karena dapat ditelisik dengan bersanding pada poin-poin yang terukur berdasar karakter masing-masingnya.
Kini kembali pada soal film-film besutan Joshua, aku melihat banyak kritikus—yang uniknya hadir dari kubu kaum yang mengaku Kiri, progresif, radikal—justru yang tidak mampu membedakan apa yang kupaparkan di atas. Mereka mencampuradukkan selera personal, dalam soal ini keinginan-keinginannya sendiri, dengan soal bagaimana sebuah film dapat dinilai baik tidaknya. Kritik terakhir yang kuterima malah sudah melangkah lebih jauh lagi, yakni mengajukan dugaan bahwa film karya Joshua sebagai film pro-Orde Baru.
Kritik umum dari kubu tersebut, selain kritik terakhir yang menurutku mulai keterlaluan dan lantas kuanggap sampah, seperti juga pernah kudiskusikan bersama seorang kawanku, selalu berkutat pada soalan bagaimana Joshua tidak memberi sorotan yang memadai pada soalan keterkaitan militer, CIA beserta kepelikan konspirasi papan atas. Tidak lebih.
Sepanjang pemahamanku, selagi sang pembuat film masih hidup, bukankah sebaiknya yang dilakukan terlebih dulu sebelum memublikasikan sebuah tulisan, adalah klarifikasi.
Aku pernah menulis singkat mengenai pertanyaan yang mengganjal dan tak enak berdasar pendapatku setelah menonton Jagal, yaitu tentang apakah sesungguhnya memang kita memiliki sisi gelap, yang hanya menunggu momen yang tepat untuk hadir dan menjelmakan diri kita menjadi monster. Salah seorang kawanku memberikan tulisanku tersebut pada Joshua, memertanyakan pendapatnya mengenai hal yang kuajukan tersebut. Joshua merespon, bahwa itu adalah salah satu hal yang ia juga sadari saat ia menyoroti para pelaku. Aku heran, kalau aku saja yang bukan siapa-siapa bisa berkomunikasi dengan Joshua, mengapa tidak mereka para kritikus yang namanya sudah naik daun di kalangan aktivis? Sepertinya ini soalan kemauan atau tidaknya para kritikus untuk melakukan klarifikasi dengan Joshua.
Selain klarifikasi, semestinya para kritikus juga menyadari bahwa ada dua hal yang seharusnya tak luput dari penilaian. Pertama, pemahaman mengenai medium yang dijadikan subyek, dalam soal ini adalah film; kedua, pemahaman soal tema yang diangkat itu sendiri, yaitu soal tragedi 1965.
Mungkin ada baiknya membandingkan film besutan Joshua tersebut dengan film Apocalypse Now besutan Coppola tahun 1979. Film tersebut diadaptasi dari novel Heart of Darkness karya Joseph Conrad dan berhasil menempatkan filmnya sebagai salah satu film perang terbaik sepanjang masa. Mengapa aku membandingkan karya Joshua dengan karya Coppola? Sederhana, karena seturut kritik yang dilancarkan di mana kedua pihak sama-sama berbicara mengenai sebuah tragedi dan keduanya berjarak pada topik politik. Coppola sama sekali tidak membahas mengenai bagaimana Amerika Serikat dengan sengaja membenarkan serta meraih dukungan publik untuk melancarkan perang Vietnam dengan insiden Teluk Tonkin. Coppola membahas mengenai satu sisi gelap manusia, bukan politik. Coppola mengajukan pertanyaan, bukan memaparkan fakta. Lalu perhatikan film karya Joshua. Joshua memberi fokus pada paparan pelaku pembantaian, tidak pada politik. Soalan politik yang diangkat hanya sepintas lalu memang, karena menyertakan barisan Pemuda Pancasila dalam alur filmnya. Joshua juga memerlihatkan bahwa ternyata para pelaku bukan saja dari kalangan militer atau mereka yang mendominasi persenjataan, melainkan dari kalangan orang-orang biasa.
Pertanyaannya kemudian adalah: apakah lantas kedua film tersebut jadi film yang buruk? Di batas apa kita memakai takaran baik dan buruk pada medium film tersebut? Apakah hanya karena keduanya tidak memberi fokus pada politik maka keduanya secara otomatis jadi buruk? Apakah semua karya harus mengangkat muatan politis?
Seorang kawan menyanggah pendapatku dengan mengatakan bahwa kasus Vietnam sudah selesai, sementara kasus 1965 belum. Mungkin aku yang buta sejarah, tetapi sepanjang pengetahuanku, Amerika Serikat baru menyelesaikan kepelikan kasus ini di tahun 2013 lalu dengan membayar 22 milyar dolar pada para veteran, keluarga korban dan klaim-klaim yang berkaitan dengan perang tersebut. Itu saja belum dengan melakukan pengakuan dan rekonsiliasi dengan para keluarga korban sipil di Vietnam. Jadi bagaimana aku bisa mengatakan bahwa kasus Vietnam sudah selesai? Sama dengan Indonesia, kasus 1965 juga belum kunjung selesai.
Jadi pertanyaannya tetap: apakah dengan begitu lantas Coppola dan Joshua sama-sama bisa dianggap memroduksi film yang tak bermutu hanya karena tak membahas soalan politik?
Kritik pertama yang dilontarkan para kritikus film besutan Joshua dengan demikian jadi mudah dianggap lalu saja, karena toh mereka mengajukan kritik berdasar selera tema favorit mereka sendiri, yang semestinya urusan personal. Kalian suka film yang memberi fokus pada urusan politik? Silahkan. Tapi jangan harap semua orang memiliki kesukaan yang sama.
Itu semua baru apabila kita membahas fokus yang dipilih sang pembesut film, kita harus membahas lebih jauh mengenai medium yang dipilih, yaitu film.
Film, seperti medium lainnya, memiliki keunggulan dan keterbatasannya sendiri. Ambil contoh trilogi Lord of The Rings yang diangkat dari sekian buku tebal—amat tebal malah—apakah berhasil meliputi semua kisah dalam bukunya ke dalam film yang durasinya amat terbatas? Setahuku sama sekali tidak. Sang sutradara harus memilih dan memilah mana yang harus dimasukkan ke dalam film, mana yang terpaksa dihilangkan atau hanya diberi fokus sekedarnya saja.
Mereka yang paham mengenai film pasti paham bahwa tidak mungkin memasukkan seluruh topik yang ada dari tema umum yang dipilih ke dalam satu medium saja.
Untuk berbicara mengenai tragedi 1965 sebagai tema utama, kita bisa mendapati poin-poin yang ada: (1) Sejarah PKI, karena tanpa pemahaman mengenai siapa dan bagaimana sejarah PKI maka publik tak akan dapat berpaling dari ide tunggal hasil kampanye Nugroho Notosusanto; (2) Pemahaman mengenai sejarah Indonesia secara umum dan keterkaitannya dengan sejarah global dinamika pasca Perang Dunia II, karena dengannya kita akan dapat memahami konteks anti-komunisme yang hadir, penetrasi CIA dan kaitannya dengan sejarah Orde Baru; (3) Dinamika sejarah di tengah kekusutan Revolusi Kemerdekaan Indonesia yang membuat kita akan memahami konflik yang tumbuh antara kubu muslim dan kaum komunis; (4) Wawancara dengan korban yang masih hidup; (5) Wawancara dengan pelaku, karena dua poin terakhir dapat meluaskan wawasan psikologis mengenai pemahaman yang lebih mendalam tentang mengapa tragedi bisa terjadi dan meluas sedemikian cepat. Itu saja baru sebagian saja yang kupaparkan, poin-poin lainnya yang masih berderet-deret dan tak bisa begitu saja disederhanakan jadi hanya sekedar urusan konflik politik papan atas.
Pertanyaanku kini: bisakah kita memberi fokus pada seluruh poin-poin yang kusebutkan di atas—itupun masih banyak yang tak kusebutkan—hanya dalam satu film saja? Lebih parahnya lagi, para kritikus ini hanya menginginkan satu topik—yang tentu saja topik yang mereka inginkan. Hanya satu dan harus ada dalam setiap bahasan.
Coba kita bandingkan dengan medium lain, yaitu buku, karena buku dapat memuat pendalaman tema lebih baik dibandingkan film.
Perhatikan buku karya Ruth McVey yang membahas mengenai sejarah PKI hingga pemberontakan mereka melawan kekuasaan kolonial di tahun 1926. Itu saja sudah setebal nyaris 5 centimeter atau setebal buku pertama dari saga Lord of The Rings. Lalu lihat buku-buku lain yang membahas soal poin-poin yang kupaparkan di atas. Setebal apa nanti buku yang ada kalau semua dirangkum di satu buku? Aku yakin tingginya saja akan lebih dari satu meter apabila buku-buku dengan berbagai fokus dalam satu topik tersebut ditumpuk menjadi satu. Itu belum apabila aku memasukkan juga buku-buku mengenai apa itu komunisme.
Mau setinggi apa ketebalannya? Dan kalau sudah sedemikian tebal yang tak terkira itu, siapa yang mau baca?
Kini kembali pada medium film. Dengan paparan singkatku di atas, mau berapa jam durasi film yang bisa meliputi semua aspek? Kalau dibuat film serial televisi, mau berapa episode? Mau berapa musim? Berapa dana yang tersedia untuk menyusun serial tersebut?
Kritik selanjutnya juga dapat dianggap seperti kentut saja, karena mereka jelas-jelas buta medium.
Tapi ternyata mereka punya poin kritik lain, para kritikus tersebut bersikukuh bahwa film Joshua dapat menghambat proses rekonsiliasi dan terbukanya tragedi 1965 dengan baik oleh pemerintah Indonesia.
Soal ini, sungguh, kecemasan tersebut malah lebih mirip paranoia kubu para kritikus tersebut. Kapitalisme yang konon sedemikian dimusuhi oleh kubu kritikus itu saja mampu menyerap apapun dan menggunakannya untuk memerkuat diri, betapa menyedihkan kubu kritikus ini jadinya. Kemiskinan makin menyeruak di mana kemiskinan hidup kubu tersebut hanya semakin jelas hari demi hari seturut komentar nan intelek yang mereka sering lontarkan. Dulu kupikir mereka ini, kubu radikal, adalah mereka yang benar-benar progresif. Ternyata malah sebaliknya, mereka adalah orang-orang paling konservatif yang pernah kutemui.
Perhatikan, berapa film yang telah diproduksi dan beredar dengan mengangkat topik tragedi 1965, baik dari pihak pro-pelaku maupun yang pro-korban, yang tentu harus memasukkan juga film terpopuler Pengkhianatan G-30-S PKI yang menjadi tontonan wajib kala kita dulu duduk di Sekolah Dasar? Shadow Play? Ada lagi? Silakan paparkan. Lantas pertanyakan hal selanjutnya, mana saja film yang berhasil menarik perhatian publik?
Setahuku hanya film wajib itu dan film besutan Joshua saja. Sementara Shadow Play hanya laris di kalangan aktivis, yang tentu amat sangat dikit persentasenya kalau kita bicara rating. Dan di alam demokrasi, bukankah apapun diukur berdasar rating? Rekonsiliasi juga akan tercapai apabila mayoritas memutuskan untuk bersedia melakukan rekonsiliasi, itu mengapa grup-grup yang mengangkat isu-isu spesifik selalu memiliki program kampanye, karena mereka sadar betul akan pentingnya rating. Hal ini semestinya sudah dipahami dengan baik oleh para kritikus tersebut, yang mana sepanjang pengetahuanku, di waktu senggang mereka, mereka selalu menggembar-gemborkan pentingnya demokrasi.
Lagipula saat kita berbicara mengenai rekonsiliasi, bukankah kita seharusnya tidak sekedar menuntut pihak yang kini dituding bersalah untuk mengakui kesalahan, di mana para pelaku bisa dihukum seperti kasus Nuremberg, melainkan juga menyadari bahwa potensi kejadian serupa bisa terulang saat kita tak sadar bahwa tiap-tiap diri kita bisa berubah menjadi monster saat ada di situasi yang tepat? Ataukah kita terlalu suci untuk mengakui adanya sisi gelap ini dalam diri kita, sehingga film besutan Joshua sedemikian tidak bergunanya untuk mendorong proses rekonsiliasi?
Apa arti rekonsiliasi bagi mereka? Penghukuman pihak yang dianggap bersalah? Hanya itu? Tanpa melihat bagaimana tragedi serupa jangan sampai terulang dan apa saja hal yang berpotensi dapat membuatnya terulang?
Rekonsiliasi, bagiku bukan balas dendam. Sama sekali bukan. Balas dendam hanya akan memerpanjang konflik yang tak kunjung selesai dan darah yang tertumpah. Tapi rekonsiliasi juga bukan sekedar memaafkan, apabila memang memaafkan itu adalah hal sulit, melainkan menerima, membuka diri. Karena apa yang lebih penting adalah berbicara mengenai bagaimana cara agar tragedi tersebut tidak terulang.
Para pelaku kini telah renta dimakan usia, apakah engkau ingin menghukum mereka satu persatu?
Aku tidak.
Pengakuan bersalah itu penting, meminta maaf juga penting, pembersihan nama baik dan status kewarganegaraan korban tragedi 65 juga penting, tapi aku berkata tidak pada balas dendam. Tidak penghukuman yang hanya dilandaskan pada pemenuhan hasrat pembalasan.
Dan hanya karena aku berkata aku tidak, jangan katakan aku tidak kenal dengan para korban dari tragedi 1965 yang masih hidup. Sekian tahun aku berkenalan dan berbagi kisah dengan mereka, terutama saat aku masih di hidup di Bandung. Jangan katakan aku tidak kenal dengan para tentara yang anti-komunis. Pamanku sendiri, salah satu dari saudaraku yang kukenal sebagai orang-orang baik, adalah salah satu personel militer yang dikirim untuk melakukan pembersihan sisa-sisa PKI di Blitar. Aku merasa beruntung mendengar berbagai kisah dari tuturan tangan pertama dan merasa amat bersyukur bisa mendengarnya dari berbagai sudut pandang yang menghindarkanku dari sikap penghakiman, merasa diri paling benar, merasa satu pihak absolut benar dan pihak lain absolut salah.
Mungkin sebagian kritikus juga mengalami keberuntungan untuk mendengar dari dua pihak, tapi jangan samakan aku dengan barisan para kritikus, yang menghabiskan waktu dengan mengritisi dan menggapai popularitas diri. Karena bagiku, apabila engkau memang benar-benar menginginkan rekonsiliasi, bukankah lebih baik apabila engkau memanfaatkan medium apapun yang ada, memanfaatkannya untuk menggapai tujuanmu. Diskusi terbuka antara pihak yang bertentangan seputar kasus 1965, yang diadakan di markas Pemuda Pancasila, belum lama ini saja digelar dan membahas mengenai film Senyap. Apakah pernah hal tersebut terjadi sebelumnya di Indonesia? Bukankah karenanya jelas, bahwa medium apapun bisa dimanfaatkan apabila kita jeli dan mau belajar menahan diri untuk tidak terlalu cepat melontarkan kritik?
Aku tidak membela Joshua di sini. Aku juga tidak melarang orang untuk memiliki pendapatnya sendiri, tetapi jujur, para kritikus dari kubu kritikus yang mana kritiknya seragam ini makin hari makin membuatku muak dengan koar-koarnya. Biarkan Joshua membela diri apabila memang ia bersedia. Kalaupun tidak, itu juga bukan urusanku. Karena poinku adalah, tidak bisakah kita memanfaatkan medium yang ada untuk kepentingan kita, dibanding hanya mengritisi tanpa klarifikasi? Kalau tidak suka satu film, bisakah kau hadirkan alternatif yang menurutmu lebih baik? Tanpa ajuan alternatif, engkau hanya mirip anak kecil yang merengek-rengek rewel saat keinginannya tidak tercapai. Mungkin para kritikus yang kekanak-kanakkan ini juga hanya perlu dijewer setiap kali rewel.
Lalu, tidak bisa jugakah kita memberi kebebasan memilih topik pada tiap-tiap individu yang ingin berkarya? Ataukah kita sudah ketularan virus totalitarianisme di mana karya yang boleh beredar hanyalah karya yang memenuhi hasrat pihak dominan? Virus seperti itu tidak hanya hadir kala sebuah kubu menjadi pihak dominan, tetapi deteksi dini virus seperti itu hanya memerlihatkan bahwa virus itu sesungguhnya sudah hadir di banyak kubu yang kini bukan dominan, bahkan marginal. Dalam kondisi seperti ini, bukankah sesungguhnya penting jadinya untuk memahami bahwa kita semua memiliki sisi gelap? Karena nyaris dari kita semua mengidap virus yang sama tetapi sayangnya hanya sebagian yang bisa mengendalikannya. Atau minimal menerima dan berusaha memahaminya.
Terakhir, Joshua Oppenheimer bukanlah warga negara Indonesia. Bukan ia seharusnya yang bertanggung jawab untuk mengurusi luka sejarah di Indonesia, melainkan kita yang memiliki KTP Indonesia dan merasa bahwa inilah tanah tempat kita lahir dan hidup. Kalau Joshua mendedikasikan waktu, energi serta biaya sedemikian besar dan lama untuk membuka sebagian dari sejarah Indonesia, bukankah seharusnya yang kita lakukan adalah bercermin dan bertanya: apa yang sudah kita lakukan?
Sekedar mencoblos pada Pemilu? Atau sekedar mengritik melalui media sosial?
Akhir kata, bagiku semua koar-koar para kritikus ini jadi tidak valid dan layak dianggap gonggongan anjing pudel rumahan belaka. Tak lebih.

Senin, 22 Desember 2014

The Act Of Killing: Sisi Gelap Manusia


Titled                      :  The Act of Killing
Directed by           :  Joshua Oppenheimer
Produced by         :  Signe Byrge Sørensen
Music by                :  Elin Øyen Vister
Cinematography  :  Carlos Arango de Montis ADFC, Lars Skree
Editing by              :  Niels Pagh Andersen, 

                                   Janus Billeskov Jansen, 
                                   Mariko Montpetit, 
                                   Charlotte Munch Bengtsen, 
                                   Ariadna Fatjó-Vilas Mestre
Distributed by        : Cinephil and Drafthouse Films
Release date(s)    :  2012
Running time        : 159 min. (director's cut)/115 min
Country                  :  Norway, Denmark, and UK
Language              :  Indonesian



Berbicara mengenai film ini mungkin agak terlambat, karena mengesampingkan fakta bahwa film ini masih cukup sulit diperoleh selain melalui jalur-jalur pertemanan tertentu, film ini telah menjadi buah bibir di mana-mana. Terutama di kalangan aktivis, tentu saja. Betapa tidak, film ini menggambarkan tentang proses pembunuhan mereka yang komunis—dan dituduh komunis—di seputaran era pembasmian komunis di Indonesia pertengahan dekade 60-an, dan disorot dari sudut pandang para penjagalnya. Sontak, mereka yang selalu sibuk dengan urusan kemanusiaan segera angkat bicara. Tentang betapa kejamnya hal tersebut, tentang betapa tak manusiawinya para jagal.

Semua resensi film ini juga demikian. Mereka bersorak saat melihat bahwa pada akhirnya sang jagal sendiri memertanyakan kembali—walau sepintas—apa yang telah ia lakukan. Resensi-resensi yang melihat seakan-akan melihat Anwar Congo sebagai monster, sosok makhluk yang bukan manusia, yang melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tak dilakukan oleh manusia.

Tapi bagiku tidak. Film ini justru meninggalkan pertanyaan yang selama ini tidak pernah terjawab: apakah memang seperti ini adanya menjadi manusia?

Memang Anwar Congo melakukan pembunuhan dengan tangannya sendiri, tetapi untuk bisa membantai sekian banyak orang di berbagai daerah di Indonesia, tentu ia tidak sendiri. Ada orang-orang lain yang melakukannya di berbagai tempat. Dan tidak semuanya adalah orang-orang seperti Anwar Congo, sebagian besar lainnya justru adalah orang-orang biasa, tidak semuanya preman yang dilepas dan diberi keleluasaan hukum, banyak di antaranya adalah orang seperti diri kita sendiri. Pedagang biasa, penggiat kampung, guru mengaji, orang-orang terhormat di komunitasnya, seorang ayah dengan isteri dan anak.

Invasi ke Timor Leste pada 1975. Memang tidak sebesar jumlah korban yang dibunuh di era pembasmian komunis, tetapi teknik membunuhnya juga tidak jauh berbeda, tidak kalah kejam. Apabila Anwar Congo melakukannya dengan seutas kawat yang dililitkan di leher korban, di Timor Leste pembunuhan dilakukan dengan menyodokkan pipa hingga ke kerongkongan. Kasus dukun santet di Banyuwangi 1998 dan Pangandaran 1999. Mereka yang dituduh dukun santet disembelih, lantas dipotong kepalanya. Kepala-kepala tersebut lantas ditancapkan di ujung bambu dan diarak keliling kampung. Di Pangandaran, tertuduh disalib dan dibiarkan mati perlahan-lahan kehabisan darah.

Itu baru di Indonesia saja. Ada sekian banyak lagi kasus-kasus yang mencari cara bagaimana pembunuhan menjadi efektif di berbagai belahan bumi ini. Rwanda 1994, Liberia 1989–1996, Chechnya 1999–2009, Bosnia-Herzegovina 1992–1995, untuk menyebut beberapa.

Pertanyaanku selanjutnya adalah, apa yang sebenarnya dirasakan saat engkau menyembelih seseorang yang tak berdaya dengan menggunakan seutas kawat? Mungkin tak ada. Mungkin yang ada  malah gairah yang membuncah. Karena kalau memang perasaan yang ada setelahnya amat buruk, bagaimana mungkin hal-hal seperti ini terus dan terus terjadi di berbagai belahan muka bumi dalam bentuk dan kasus serta alasan yang berbeda-beda.

Jangan-jangan Freud benar saat berkata di satu ketika bahwa, “kita adalah penerus dari silsilah panjang tak berujung para pembunuh di mana nafsu membunuh mengalir dalam darah mereka, sebagaimana mungkin juga masih mengalir dalam diri kita juga.”

Karenanya, setelah menonton film The Act of Killing ini, aku tidak berpikir bagaimana Anwar Congo kejam dan tak manusiawi, aku hanya berpikir, bukankah film ini memberikan kita cermin tentang siapa manusia dan apa hal tergelap yang sebenarnya mampu dilakukan oleh manusia? Karena Anwar Congo adalah juga manusia, para penjagal itu juga manusia. Seperti kita semua.

Apakah sesungguhnya ada dorongan gelap yang selalu bersembunyi di lubuk hati kita masing-masing, yang menunggu untuk dilepaskan? Apabila benar demikian, pertanyaannya, bisakah kita mengendalikan dorongan yang entah apa tersebut?

Jumat, 17 Oktober 2014

Menyelamatkan Indonesia: Mempolisikan Saut Situmorang


Punya akun Facebook dan berteman dengan Saut Situmorang itu sebenarnya adalah sial yang patut kalian hindari. Sunguh, ini serius! Sastrawan ini adalah orang yang berbahaya! Ia kriminal! Tulen dan bukan produk bajakan. Namun, saya agak girang ketika membaca update status dari akun Facebook milik Saut yang menyebutkan bahwa ia baru saja dilaporkan oleh Fatin Hamama (yang gagal menang kontes menyanyi karena ia mengaku sebagai sastrawan kepada khalayak luas) ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Aksi lapor melaporkan Saut ini (setelah sebelumnya, Iwan Soekri juga telah dilaporkan dengan tuduhan yang sama) membuktikan tesis perdana saya bahwa ia memang seorang penjahat.

Namun penting untuk dipahami bahwa saya bukan pendukung Denny JA. Ini belum resmi mengingat belum ada transfer uang ke nomor rekening saya dari beliau. Jika bapak Denny JA yang terhormat sudah melunasi pembayaran, maka akan dengan berbangga hati saya akan mendeklarasikan diri sebagai pendukung beliau. Ingat, no money no honey.

Kita kembali ke topik awal, soal Saut yang seorang penjahat dan mengapa ia benar-benar layak disebut penjahat sehingga sepantasnya di-polisi-kan. Melalui tulisan singkat ini, saya akan coba beberkan bukti-buktinya sekaligus sebagai bentuk klarifikasi agar publik tidak menuduh saya melakukan fitnah. Fitnah itu dosa dan saya tidak ingin berdosa. Apalagi kalau sampai dituduh mencemarkan nama baik dan ikut dilaporkan ke polisi.

Pertama, Saut adalah seorang yang terlalu gampang bicara blak-blakan. Padahal, di tengah masyarakat Indonesia yang hipokrit, yang munafik, orang seperti itu jelas sangat menggangu. Bagaimana tidak? Ketika kita semua acuh tak acuh, eh si Saut malah tampil ke depan dengan bicara lantang dan tegas. Ia selalu tak pandang bulu. Selalu saja bicara di depan dan apa adanya. Sementara di sisi lain, masyarakat kita lebih senang gosip. Lebih senang kusuk-kusuk. Lebih senang ngomong di belakang. Sikap seperti Saut ini jelas preseden yang buruk. Terutama bagi generasi muda harapan bangsa. Saut telah menantang tradisi pergosipan dan fitnah memfitnah yang susah payah dibangun pada zaman Orde Baru. Saut menantang budaya dan berarti ia subversif.

Dan seperti pada zaman Orde Baru, orang yang subversif memang layak di-polisi-kan.

Kedua, Saut itu terlampau kritis. Ini tidak baik. Terlampau kritis adalah sesuatu yang belum saatnya diterima oleh masyarakat kita yang maunya biasa-biasa saja, yang standar-standar saja. Masyarakat Indonesia dalam anggapan orientalis adalah tipikal masyarakat yang tidak ingin merebut kebebasannya. Sebaliknya, lebih cenderung bersikap menunggu dan siap terima jadi. Lagipula sejarah sudah mengajarkan kepada kita semua bahwa kekritisan itu berbahaya. Menjadi kritis berarti menjadi ancaman terhadap status quo yang sudah adem ayem dengan posisinya. Kritis berarti adalah terus menerus menggugat, terus menerus berdialektika, terus menerus mempertanyakan segala sesuatu yang sudah terlanjur dianggap absolut. Bayangkan jika semua orang jadi kritis. Bayangkan jika semua orang menggugat kemapanan pikir dan sistem yang sudah susah payah dipertahankan ini. Bahaya bukan?

Jadi sebelum Saut terlanjur jadi ikon dan diteladani banyak orang, ada baiknya memang ia dibungkam. Ia memang layak di-polisi-kan.

Ketiga, penting untuk dipahami bahwa Saut adalah orang yang tak paham tata bahasa. Kesimpulan ini saya dapat setelah melakukan penelitian yang holistik dan sistematik terhadap gaya bahasa Saut dengan mengambil sampel status-status Facebook-nya. Hasil riset menunjukkan bahwa sastrawan berambut gimbal ini mempertontonkan ketidakpahaman dia terhadap ke-esa-an gaya bahasa eufimisme yang adalah identitas nasional kita sebagai orang Indonesia. Penting bagi saya untuk mengingatkan kembali kepada semua orang bahwa gaya bahasa eufimisme adalah warisan nasional yang dipopulerkan oleh Bapak Pembangunan Nasional, Soeharto. Sebagai orang Indonesia yang sangat menghargai warisan nasional, adalah sangat penting bagi kita semua untuk terus menjaga gaya bahasa eufimisme sebagai gaya bahasa harian dari masing-masing kita.

Persoalan gaya bahasa adalah persoalan identitas. Itu berarti siapapun yang berani memporak-porandakan gaya bahasa kita, sebenarnya sedang memporak-porandakan nasionalisme kita. Orang seperti itu jelas adalah musuh nasional, antek asing, agen imperialis sehingga ia sangat layak di-polisi-kan.

Poin keempat sekaligus poin terakhir dari tulisan ini adalah fakta bahwa Saut tidak bisa dibeli oleh Denny JA. Fakta mencengangkan yang sepatutnya menjadi kewaspadaan nasional. Kenyataan bahwa orang sekaliber Denny JA dengan uang berlimpah ternyata tidak sanggup menyuap Saut. Hal ini adalah sebuah peringatan yang mesti disikapi secara sangat serius. Coba anda bayangkan jika di hari esok makin banyak generasi muda kita yang tidak bisa disumpal dengan uang. Tidak bisa disogok. Itu berarti, korupsi sebagai salah satu poin penting kebudayaan nasional kita sedang berada dalam bahaya. Jika kebudayaan nasional berada dalam bahaya, itu juga berarti kehidupan berbangsa kita sedang dalam bahaya.

Jadi pemirsa sekalian, mem-polisi-kan Saut bukanlah sesuatu yang salah. Sebaliknya, Fatin Hamama yang didukung oleh Denny JA telah melakukan tidakan terpuji yang pantas didukung oleh kita semua yang gagal mengoperasikan nalar. Melaporkan Saut ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik merupakan sebuah tindakan yang bercirikan heroisme dan nasionalisme.

Jika diharuskan memilih, saya tentu saja lebih condong untuk mengorbankan seorang Saut Situmorang ketimbang membahayakan kebudayaan nasional yang sudah susah payah kita jaga bersama.

Jumat, 15 Agustus 2014

Tentang Menjadi Manusia Indonesia: Identitas


Di negeri ini, kekuatan politik pertama yang berani mengusung nama Indonesia adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), saat negeri ini masih di bawah koloni Belanda. Pemberontakan modern pertama yang mana para pelaku pemberontakan memiliki kesadaran akan harga diri, posisi kelas dan nilai kebangsaan, adalah pemberontakan melawan kolonial Belanda di tahun 1926. Pemberontakan yang gagal tentu saja, tapi poinnya bukan soal kemenangan, melainkan untuk mencanangkan identitas soal siapa bangsa bernama Indonesia. Pemberontakan terorganisir pertama tersebut diorganisir oleh PKI. Keputusan untuk mengambil kesempatan, saat Jepang ditaklukan pasca pemboman Hiroshima dan Nagasaki, untuk memroklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 1945, didorong oleh pemuda-pemudi gila, nekad dan radikal, yang sebagiannya adalah anggota PKI. Maka tercetuslah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di 17 Agustus 1945. Pemberontakan PKI di Madiun pada 1948, adalah juga pemberontakan untuk memperkuat status dan harga diri ke-Indonesia-an setelah buntunya perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda, yang ditengahi oleh PBB. Orang-orang gila dengan mimpi tinggi dalam genggaman mereka.
Aku tahu sejarah negeriku. Aku paham bagaimana kini aku bisa hidup di sini seperti saat ini. Aku mengerti bagaimana aku bisa memiliki paspor bertuliskan Indonesia dan nama negeri asalku Indonesia setiap kali seseorang bertanya padaku di luar negeri darimana aku berasal. Penanda geografis belaka memang, tapi setidaknya itu identitas yang kusandang. Aku tidak bisa berkata bahwa aku sekedar warga bumi, warga dunia, karena kulitku berbeda, karena bahasaku berbeda dan aku tidak menyukai ide untuk membuat satu bahasa dunia. Aku menyetujui adanya bahasa universal untuk memudahkan komunikasi, tetapi aku tidak menyetujui dilenyapkannya bahasa ibu. Lingkunganku berbeda dan nilai-nilai yang kuanut berbeda.
Setiap kali aku melangkah di negeri lain, aku tahu dan sadar sepenuhnya bahwa aku bukan mereka. Aku bisa memelajari bahasa mereka, cara hidup mereka, apapun soal mereka, tapi aku tetap bukan mereka.
Aku tidak menyukai PKI. Lebih dalamnya lagi, aku tidak setuju dengan konsep-konsep yang diajukan oleh Lenin—sesuatu yang dijadikan panduan gerakan oleh PKI, diimbuhi dengan varian Stalinisme. Belum lagi melihat banyak error yang dilakukan oleh PKI, error yang dilakukan oleh partai-partai komunis di negeri lain, terutama di era Perang Dingin. Aku tidak ingin hidup di bawah rezim yang dibangun oleh para Leninis dan Stalinis.
Tapi di negeriku, di Indonesia, aku merasa aku harus memberi mereka kredit yang selayaknya. Atas apa yang telah mereka perbuat, lakukan dan korbankan. Bukankah apa yang ada sekarang adalah hasil dari apa yang terjadi sebelum-sebelumnya?
Maka saat belum lama berselang seorang perempuan, anarkis-feminis-traveller-kulit putih, menafikkan gunanya memahami Leninisme tanpa pernah memahami apa itu Leninisme, tanpa memahami apa peran yang pernah dilakukan para pengikutnya hingga hadirnya identitas Indonesia saat ini, dan mengatakannya persis di hadapanku, aku merasa tidak bisa tinggal diam. Ini tempatku, ini tanah di mana identitasku bermula, aku tahu dan paham sejarahku yang penuh darah, tapi ini tetap negeriku. Supremasi kulit putih sudah berakhir di sini sejak 1926, kolonialisme kulit putih sudah berakhir di sini sejak 1945, dan apabila kini seorang kulit putih masih merasa lebih superior di sini, di tahun 2014—walaupun ia tidak secara gamblang mengakuinya—adalah hal yang terbaik yang bisa kulakukan saat aku mengusirnya pergi dari tanahku.
Lagipula aku benci orang dungu yang merasa paham akan sesuatu padahal sesungguhnya ia hanya tahu dari apa yang ia dengar dari orang lain. Sungguh, bagiku kedunguan itu jauh lebih memuakkan daripada kegilaan.

Selasa, 25 Maret 2014

Tentang Atheisme


Salah satu topik yang cukup panas namun sering dihindari di skena underground, adalah perbincangan mengenai agama dan atheisme. Tentang bagaimana posisi sebuah institusi yang memiliki hak elit untuk secara partikular mengontrol tentang apa dan bagaimana persepsi mengenai Tuhan. Di skena bawah tanah di Indonesia, perbincangan ini lebih sering didiamkan. Persoalan tentang agama telah dianggap final sehingga tidak pantas lagi diungkit. Apalagi data menunjukan bahwa Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia, yang mana 80% dari 260 juta penduduknya merupakan pemeluk agama Islam dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS). Sisanya adalah Kristen Protestan dan Kristen Katholik dan minoritas Buddha dan Hindu serta Konghucu. Dalam catatan BPS, tidak disebutkan berapa presentasi atheis atau agnostik, karena memang di negara ini tidak memiliki agama adalah sesuatu yang tidak mendapatkan tempat.

Saya sendiri adalah seorang atheis. Individu tanpa tuhan, dan sudah barang tentu tak memiliki agama.Pendapat ini secara otomatis menggugurkan hasil pendataan numerik BPS bahwa seluruh warga negara Indonesia memeluk satu agama seperti yang dianjurkan. Sebagai atheis, saya adalah orang yang merasa tidak memerlukan Tuhan atau tuhan (baik huruf besar atau huruf kecil) di dalam berlangsungnya kehidupan harian yang datar dan membosankan. Saya juga tidak percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh sosok tersebut dalam sekejap. Juga tidak percaya bahwa sebagai makhluk ciptaan dari tuhan, saya mesti memiliki kewajiban mensyukuri dan terus menerus mengucapkan terima kasih kepadanya.

Namun itu juga bukan berarti bahwa saya menentang mereka yang mempercayai Tuhan atau tuhan.

Keyakinan dan pilihan untuk menjadi atheis tidak secara otomatis menjadikan saya memiliki hak ekslusif untuk menghakimi mereka yang mempercayai tuhan sebagai sesuatu yang salah. Tidak. Mengambil atau menetapkan pilihan dari sekian banyak opsi yang tersedia tidak membuat anda atau saya telah memilih yang terbaik.

Standarisasi dalam bentuk skala bertingkat yang ditetapkan dalam sebuah pilihan sebenarnya adalah sumber masalah itu sendiri. Tentang bagaimana kita memandang diri sendiri sebagai yang terbaik dari yang lain, yang utama dalam peringkat, yang terdepan di dalam barisan. Cara pandang yang menekankan pada perbedaan yang hirarkis membuat kita sering melihat bahwa pilihan individual seseorang berada di level yang jauh lebih baik atau jauh lebih buruk dari pilihan kita sendiri. Ini adalah kesalahan berpikir yang sangat mempengaruhi cara pandang, cara bertindak seseorang dalam menyikapi perbedaan pilihan yang eksis di sekitar dirinya. Ini yang dinamakan dengan fasisme.

Fasisme bukan hanya sekedar Hitler dan lambang swastika. Ia juga tidaklah sesederhana aksi Front Pembela Islam (FPI) yang menggebuki minoritas atau mereka yang berbeda paham. Fasisme bukan hanya polisi dan tentara dalam seragam dan senjata. Fasisme, adalah penyakit yang menjangkiti cara berpikir, cara berbicara dan cara bertindak dari seseorang. Fasisme tidak hanya muncul ketika ada sekelompok orang dengan kecacatan pola pikir dan menggabungkan diri mereka. Kanker kemanusiaan ini juga muncul secara individual. Karena dari situlah fasisme bermula, dari individu.

Di skena underground di Indonesia, secara jujur mesti dikatakan bahwa masih banyak mereka yang fasis. Sementara sisanya, masih terkesan mendiamkan aksi fasisme ini atas nama alasan-alasan moralis yang tak memiliki daya guna kritis apapun. Banyak dari mereka yang "mampu melihat semut di seberang lautan, namun tak melihat gajah di depan mata". Mata mereka hanya mampu melihat hal-hal yang artifisial, sementara sudut-sudut yang esensial justru diacuhkan.

Fasisme ini tampak jelas ketika membicarakan soal agama dan ketidakberagamaan seseorang.

Banyak dari mereka yang masih beragama, enggan menerima kenyataan bahwa institusi agama tersebut adalah korup dan menindas. Bahwa keyakinan spiritual seseorang sebenarnya berada di trek yang berbeda dengan keharusan memiliki agama. Bahwa menjadi seseorang yang religius sama sekali tidak memiliki relasi apapun dengan apa agama seseorang. Singkat kata, seseorang tetap dapat memiliki keyakinan religius tanpa mesti memiliki agama.

Bahwa mengikuti atau berada di bawah sebuah agama tertentu sebenarnya merupakan bentuk ketertundukan yang membuat seseorang menjadi tidak lebih dari sekedar budak. Memiliki agama, berarti juga merelakan dirimu untuk dipimpin seseorang tanpa mesti mendapatkan persetujuanmu terlebih dahulu. Memberikan hak istimewa kepada mereka yang mengaku mengantongi pengetahuan soal di mana letak surga itu, dan membuat dirimu seperti hewan ternak yang tak memiliki hak atas dirimu. Di bawah kontrol agama, seseorang hanya akan mendapatkan teror, teror dan teror. Di dalam institusi agama, kau dilarang untuk berpikir kritis karena akan ada tembok-tembok yang membatasi semua itu. Agama adalah penjara material dan imaterial di saat yang bersamaan dan siapapun yang mengaku memiliki agama adalah tahanan sukarela di dalamnya.

Agama adalah institusi koersif dan kenyataan ini terlalu telanjang untuk ditutup-tutupi. Agama adalah sebuah organisasi hirarkis yang memiliki agenda dan tujuannya sendiri, terpisah dari apa yang dicita-citakan oleh mereka yang mengabdikan diri di dalam agama. Sebagai institusi yang kemudian berkembang menjadi otonom, agama memiliki perangkat yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Siapapun individual yang ingin mengendalikan agama, justru hanya akan terserap ke dalamnya dan melemah dengan sendirinya. Agama tidak dapat direformasi karena memiliki logikanya sendiri, logika yang terpisah dari logika mereka yang merasa mampu mengintervensi alur arah agama. Dalam sejarahnya, agama membangun diri dan kekuatannya dengan menghisap energi kehidupan dari manusia dan mengkonversi manusia menjadi zombie. Pilar-pilar agama dibangun dari tumpukan bangkai mereka yang dianggap berbeda atau yang menolak tunduk.

Seiring waktu, agama juga mendandani dirinya agar terlihat manis di mata para pemberontak muda yang kesepian. Dengan kemampuan retorik dan akrobatik ide dan praktik, agama menjadi oase bagi mereka yang terlalu penakut untuk mempersenjatai hasratnya. Agama adalah taman bermain penuh warna dengan bola-bola plastik yang akan melindungimu dari memar dan cedera ketika terjatuh. Memelukmu dengan ilusi dan mencium bibirmu dengan kepalsuan hidup. Semua yang terlalu khawatir akan hari esok akan memilih agama, karena ia menjadi hotel paling mewah dengan pelayanan paling sempurna. Sementara mereka yang enggan menerima rasa sakit akan berteduh di bawah payung agama, karena selayaknya heroin ia akan memberimu ketenangan temporer hingga kau mesti mengkonsumsinya lagi dan lagi hingga kecanduan.

Saya berani bertaruh bahwa tidak ada satupun yang dapat mendaku bahwa agama membiarkan imajinasi dan praktik mu terbang liar seperti Ikarus. Agama adalah rantai yang membelenggu sayap-sayap kebebasanmu. Menanggalkannya, berarti membuat dirimu merdeka dan selangkah lebih dekat dengan kebebasan.

Kamis, 20 Februari 2014

Tentang Hipster dan Pemilu


Mengapa Hipster Pasti Memilih dan Alasan-alasan Logisnya
(Tanggapan untuk M. Fajri Siregar)

Saya tak sengaja menemukan tulisan dari M. Fajri Siregar di jakartabeat.net. Sebuah kecelakaan karena keisengan kronis personal yang sedang berada di tahap menuju mabuk sembari memandangi laptop dengan koneksi internet dan memasukkan berbagai kata kunci yang dianggap tidak memiliki hubungan. Tulisan yang awalnya dipikir dapat menawarkan sesuatu yang baru, yang beda, seperti gelora hipsteria saya yang sedang membara. Sayang, untung tak dapat diraih dan malang adalah sebuah kota di bagian timur pulau Jawa. Tulisan itu justru lebih hipster dari dugaan prematur saya ketika membaca judulnya.

Ada beberapa poin yang gagal dilihat oleh editor Primitif Zine ini -hal ini mesti saya sebut, karena demikianlah yang terpampang dalam kotak profil di bagian bawah tulisan tersebut. Soalnya, jangan sampai ternyata ada dua orang yang bernama M. Fajri Siregar sehingga membuat tulisan ini nanti malah salah sasaran. Sebabnya, akan kemudian dijabarkan sekaligus menjadi alasan utama dari tanggapan berikut ini.

Sebagai permulaan, penting untuk dipahami bahwa di Indonesia, menjadi ahistoris adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari kultur generasi mudanya. Lahir dan bertumbuh di sebuah negara di mana konsep nation-state-nya amburadul, generasi muda hari ini –secara khusus yang berumur di bawah 30 tahun– dididik dan mendidik diri untuk mengusung fanatisme yang merupakan gabungan dari kolase tak sempurna dari berbagai nilai-nilai dominan yang eksis secara bersamaan dan antagonistik satu dengan yang lain. Mereka ini adalah sebuah generasi yang berhasil menemukan formula super unik yang merupakan campuran aneh di mana dua atau lebih kutub yang bertentangan berhasil didamaikan. Semisal, bagaimana melihat semangat nasionalisme, seksisme, rasisme dan fanatisme yang tumbuh berdampingan dengan imaji-imaji pemberontakan –yang beberapa bahkan dengan spirit nihilismenya– di tengah-tengah skena-skena underground yang terdapat di Indonesia.

Hanya para hipster yang mampu menemukan titik balansi yang sempurna antara yang alternatif dan mainstream, antara penolakan dan penerimaan, antara rekuperasi dan revolusi. Amin… (pakai tiga titk biar kelihatan bahwa “amin” diucapkan dengan serius dan memiliki penekanan).

Cacat bawaan yang justru dianggap sebagai karakter khas bagaimana generasi muda di Indonesia menanggapi fenomena dan tragedi sosial budaya yang datang dari luar, untuk kemudian diadopsi, diadaptasi dan berasimilasi dengan sempurna dalam ketidakberesan tersebut. Inilah kemudian sebab mengapa ahistorisme yang ada di kalangan hipster adalah sejarah itu sendiri. Ada begitu banyak hal yang dapat dijadikan contoh. Termasuk tentu di dalamnya adalah bagaimana menginterpretasikan semangat hipsteria dan pendekatan yang digunakan untuk memahami para hipster itu sendiri.

Membaptis para hipster sebagai generasi apolitis yang kebingungan dengan kekacauan politik di Indonesia, sungguh merupakan penghargaan yang berlebihan. Sebaliknya, para hipster adalah generasi melek budaya dan teknologi yang tidak gagap menghadapi perubahan dalam kecepatan menakutkan yang ditawarkan peradaban hari ini. Adalah sesuatu yang hampir mustahil dalam pandangan subjektif saya jika seseorang dapat menjadi hipster tanpa prasyarat yang sudah saya sebutkan sebelumnya di atas. Kelompok ini lahir akibat depresi sekaligus festival atas kehidupan urban serta pemerkosaan terhadap nilai-nilai komunal yang secara ironis diajarkan dengan penuh kepalsuan. Para hipster adalah generasi yang paling sensitif hari ini ketika mesti menyikapi fluktuasi dan tegangan-tegangan imitatif yang diakibatkan oleh pola konsumerisme terhadap produk-produk imaterial sejenis tren, termasuk di dalamnya politik itu sendiri.

Sebagai sebuah gelombang kultur, hipster bukan lagi sebuah gejala psiko-kultural melainkan perilaku sistematik dengan nilai-nilai permanen yang temporaritasnya bergantung pada dinamika relasi sosial yang konsumtif tersebut. Hipster secara kasar dapat diasosiasikan sebagai kelompok budaya tertentu yang ikut mempengaruhi geliat progres dan regress dalam sebuah komunitas, terutama di kehidupan urban yang mana merupakan ladang subur bagi tumbuh kembangnya. Lokasi kehidupan urban sebagai asal muasal kelahiran warga-warga hipster tentu bukan tanpa alasan, melainkan memiliki dukungan historis yang lebih dari cukup. Di mana dukungan teknologi, dialektika kebudayaan, ketersediaan produk konsumsi yang cukup serta konstruksi struktur pendukung lain termasuk di dalamnya ideologi, merupakan doping yang dapat mempercepat atau memperlambat lompatan demi lompatan ataupun mutasi-mutasi yang dibutuhkan para hipster tersebut. Akibat langsung dari hal-hal tersebut adalah bagaimana para hipster mengusung utopi perubahan dalam terminologi mereka sendiri. Perubahan yang memiliki nilai konstruktif tidak hanya bagi kalangan hipster itu sendiri, tetapi juga bagi kelompok besar (masyarakat) di mana para hispter terus menerus mendiasosiasikan dirinya.

Di dalam perebutan ruang-ruang kuasa politik, para hipster adalah generasi paling politis jika dibandingkan dengan arus mayoritas konservatif yang tidak memiliki dialektika secara kualitatif dalam analisis semangat hipsteria.

Hal ini dapat dilacak dari kecenderungan para hipster untuk mengedepankan apa yang mereka anggap sebagai alternatif. Semisal pilihan untuk tidak memilih. Sebuah trik untuk memberikan ancaman parsial serupa anjing penjaga rumah yang menggonggong para pejalan kaki dari balik pagar yang menjulang tinggi. Para hipster secara politis memang tidak memiliki agenda untuk melakukan transformasi secara esensial, sebab hal tersebut dapat mengancam stabilitas elemen-elemen yang memastikan keberlanjutan hidup dari gelombang tren.

Sikap politis hipster secara mendasar memang memiliki karakter yang sama dengan mayoritas yang ditentangnya, yaitu dengan memindah-mindahkan potongan-potongan puzzle ke titik-titik yang tidak direstui. Ini adalah pembangkangan imajiner yang sejalan dengan semangat sekaligus ideologi seorang hipster. Jika tidak ada tren budaya mayor, maka tidak terbuka kemungkinan untuk menjadi minor. Sederhananya, jika tidak ada yang ditentang maka penentangan akan menjadi tidak berarti sama sekali. Itu mengapa di dalam konteks politik, para hipster akan ikut terlibat langsung memastikan bahwa yang terjadi adalah pergeseran pion-pion kekuasaan dan bukan keruntuhan otoritas.

Menyimpulkan bahwa para hipster tidak memiliki kesadaran kelas, juga merupakan pelecehan terhadap proyek radikal yang tengah berlangsung. Sebaliknya, semangat hipsteria adalah semangat kelas itu sendiri. Semangat untuk mempertahankan komposisi kelas tetap berada di jalur yang ditetapkan. Memastikan bahwa pertukaran komoditi imajiner dan riil tetap berlangsung dan seiring waktu mengalami radikalisasi secara lebih meluas dan mendalam. Itu mengapa, semangat hipsteria juga mengedepankan pemahaman yang mendalam dan tidak parsial. Hal ini dapat dilihat jelas dengan bagaimana, meniadakan definisi dari sebuah tren budaya bagi para hipster adalah jalan pembuka bagi lahirnya tren tandingan.

Dalam kemeriahan dan ketidaksabaran menanti perhelatan pemilu, opini kaum hipster justru terasa sangat dominan di media. Arus mayoritas konservatif yang cenderung berkarakter pasif dengan hanya mengandalkan kepemilikan kuasa terhadap infrastruktur sosial terlihat jelas dikalahkan oleh semangat hipsteria dalam perebutan celah-celah pembentukan opini sosial. Tawaran-tawaran yang diajukan dengan pertimbangan-pertimbangan logis oleh kalangan hipster justru hari ini menjadi wacana yang menggelinding bak bola salju. Fenomena golput misalnya. Bukankah itu merupakan poin kampanye dari kalangan hipster yang mengaku muak dengan seluruh ketidakberesan yang diakibatkan oleh ketidabecusan mayoritas? Sehingga tawaran eskapis seperti golput terasa menjadi aksi politik paling rasional hari ini?

Kaget dengan pernyataan saya bahwa golput adalah agenda politik dari kalangan hipster?

Tentu saja wajar di tengah absennya pembacaan yang menyeluruh untuk melihat bahwa tren eskapistik merupakan karakter utama pembentukan hipsteria massa. Bahwa perubahan politik akan terjadi ketika sebagian besar orang yang memiliki hak politik memilih untuk menanggalkan dan mengacuhkan perhelatan pemilu. Perubahan yang dimaksud adalah bergesernya tren komposisi kuasa politik namun tidak mengubah esensi relasi kuasa itu sendiri. Dengan melarikan diri sembari menganggap diri tidak menanggung ekses dari iven-iven politik, para hipster menawarkan sebuah level baru di dalam pemahaman mengenai kelemahan tren kultural dominan sehingga tawaran-tawaran alternatif akan mendapatkan panggung politik yang sesungguhnya. Siapapun partai pemenang pemilu nanti, ia akan terasa hambar ketika tidak berhasil merangkum agenda-agenda politik yang ditawarkan secara radikal oleh para hipster. Siapapun yang menjadi presiden kelak, ia hanya akan menjadi lelucon politik di media sosial selama lima tahun, jika ia tidak memasukkan agenda-agenda yang dibasiskan pada semangat hipsteria.

Namun penting untuk digarisbawahi bahwa hipster bukan agen pembentuk selera. Sebaliknya mereka adalah selera itu sendiri. Para hipster tidak mengabdi kepada siapapun selain kepada dirinya sendiri. Sehingga menganggap bahwa kesan-kesan ideologis para hipster semata-mata merupakan frustasi psikologis banal merupakan bukti dari kedangkalan analisis dari mereka yang mengaku bukan hipster. Kesetiaan para hipster adalah pada eskapisme yang merupakan arus ideologi dan dijewantahkan dalam bentuk pilihan-pilihan politik dan apolitik.

Konflik-konflik yang terjadi dan mengesankan bahwa kelompok hipster adalah elit, juga merupakan ketergesa-gesaan yang justru makin mengaburkan esensi dari sebab mengapa muncul reaksi seperti benturan-benturan tersebut. Setiap persetujuan dan ketidaksetujuan merupakan harus dilihat sebagai bagian dari transaksi kultural yang disebabkan oleh aksi sejenis dari kelompok yang ditentang para hipster. Ini adalah perang moralitas dalam rangka menentukan siapa nanti yang akan menjadi unsur pembentuk dari arus budaya mayor dan minor, seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Kesalahan fokus ini disebabkan oleh ketidakmampuan memahami apa itu semangat hipsteria dan siapa para hipster itu sendiri. Para hipster bukanlah konsumen, melainkan produk itu sendiri. Hipster memiliki revolusi dalam pengertiannya sebagai tren pergeseran atas relasi-relasi kuasa sembari bermain-main dengan hal tersebut. Mendandani revolusi sehingga terlihat unik, mengkilap, berbeda dan khas untuk membedakannya dengan selera dan interpretasi atas politik dari kelompok sosial lain. Hipsteria adalah semangat untuk up to date dan menolak terjebak dalam cengkraman tren. Ia merupakan kreator sekaligus vanguard dari penemuan-penemuan bentuk-bentuk kultural baru yang memiliki esensi yang sama dengan apa yang pernah hadir di masa lalu. Hipsteria menawarkan kebaruan format dengan muatan yang telah dipahami sejak dahulu sehingga tidak melahirkan kebingungan dalam persoalan interpretasi.

Di pemilu April nanti, saya sangat yakin bahwa secara kuantitas para hipster masih akan tetap menjadi garda terdepan dari perubahan. Para hipster akan sangat menentukan siapa anggota legislatif yang nanti akan duduk berkuasa dengan susunan yang tentu berbeda dengan pemilu 2009 lalu. Akan ada presiden baru yang lahir dari kebingungan-kebingungan yang disebarluaskan oleh para hipster. Lalu peningkatan jumlah orang yang golput sebagai uji kualitas seberapa jauh para hipster dapat mengintervensi agenda-agenda kultural di mana mereka adalah oposisi terhadapnya. Dan ketika semua riuh ini mereda, para hipster akan kembali unjuk gigi untuk melanjutkan intervensi tahap berikutnya: menjadikan semua orang sebagai hipster yang radikal.

Wassalam.

Kamis, 13 Februari 2014

Tentang Valentine: Seorang Idiot Bernama Ivan Noisy






Potongan-potongan gambar di atas berasal dari status seorang idiot yang terpaksa saya komentari. Tentang bagaimana ia dengan bodohnya menuduh Valentine sebagai tradisi Kristen dan oleh karena itu sebagai seorang muslim yang baik (dan tentu saja idiot), ia mengajak agar tidak ada pemuda-pemudi muslim yang terjebak. Idiot keras kepala itu bernama Ivan Noisy, seorang musisi yang berperan sebagai tukang teriak (seperti yang tertera di profil Facebook-nya) di band grindcore bernama Grind Dissaster.

Saya mengomentari beberapa kali, sebelum akhirnya menyerah dan menerima kenyataan bahwa di skena-skena underground di Indonesia, orang-orang seperti Ivan Noisy adalah mayoritas. Artinya keberadaan orang dengan tingkat level idiotnya menyamai bunyi tong kosong ini, tidak hanya satu dua saja. Ratusan atau bahkan ribuan orang seperti Ivan eksis, dan menjadi wajah dominan dari penghuni underground di Indonesia. Mereka ini adalah generasi yang menolak segala bentuk pengetahuan dan memilih membiarkan otak-nya diprogram sebagai pengikut dari arus kedunguan massal yang melanda selama hampir sepuluh tahun terakhir di skena underground Indonesia.


Pilihan untuk menjadi dungu yang diambil Ivan, bukanlah sebuah kecelakaan sejarah. Sebaliknya ia adalah pilihan sadar. Hal ini terbaca jelas dari argumentasi-argumentasi yang ia gunakan untuk meng-counter komentar-komentar yang merespon status-nya. Sesadar bagaimana kemudian Ivan Noisy menghapus status tersebut, karena pertimbangan personal. Jadi, tidak ada yang namanya kebetulan di sini.



Dan sebelum Ivan menghapus jejak postingan ini, saya mengabadikannya melalui teknologi screen shoot. Saya punya firasat bahwa ia akan menghapusnya karena ingin menghindari malu. Dan memang beberapa menit kemudian, Ivan Noisy segera menghapus postingan super moron tersebut. Ramalan saya terbukti jitu.

Mengabadikan kebodohan ini adalah sebagai cara merayakan sekaligus sebagai monumen peringatan bagaimana kini, hari ini, di sekitar saya, ada banyak imbesil-imbesil tolol yang mengikuti jalan konyol, seperti yang diperlihatkan oleh United Smokers. Dan hal ini mesti dipublikasikan, agar semakin lucu.

Selamat datang kebodohan massal. Beers!

* * *

PS: Ini foto Ivan Noisy yang saya ambil dari akun Facebook-nya. Bagi mereka yang mengenal beliau, sampaikan salam dari saya. Bagi mereka yang berteman di Facebook, saya juga minta bantuannya untuk menyampaikan bahwa betapa saya merasa beruntung bisa mengenal Ivan Noisy secara kilat. Akhirnya di bulan penuh cinta ini, saya bisa mendapatkan satu orang moron untuk menjadi bahan sampel bagi caci maki.



Saya menyajikan foto Ivan The Idiot dengan tampilan penuh, agar wajah ganteng sang moron terlihat jelas. :)



Senin, 03 Februari 2014

Tentang Punk dan Nasionalisme


Surat kepada kawan,

Maaf aku terkesan membuang waktu yang cukup banyak sebelum bisa menjawab surat elektronik mu yang terakhir. Bukan karena tak ada akses internet, tapi memang sedang malas. Setidaknya, aku harus memiliki balansi yang sempurna sebelum menulis surat ini. Semata-mata karena alkohol dan ganja, belakangan sering menemani malam-malam ku. Itu tentu saja berarti bahwa otak ku sedang berada di zona privat yang membuatku enggan menanggapi surat mu.

Namun pertanyaan mu sukses memantik dorongan untuk menjawabnya. Kau selalu tahu cara yang tepat untuk memprovokasi sisi penasaran dalam diriku yang berupaya ku bekap agar tak ke mana-mana.


Untuk itu, aku akan memulai dengan mengatakan bahwa itu tak salah. Tak ada yang salah ketika seorang punk adalah juga seorang nasionalis. Benar-benar tak salah. Pilihan itu bukanlah sesuatu yang menyimpang.

Nasionalisme, atau cinta tanah air bukanlah aib. Meskipun itu terjadi pada mereka yang mengaku dirinya punk. Semenjak injeksi tentang ideologi ini telah dimulai ketika kau bahkan belum layak berada di bangku sekolah dasar. Dari umur yang sangat muda, kita telah dipertontonkan dan tak jarang dilibatkan dalam ritual-ritual nasionalisme. Proses meng-install ini dilakukan hampir begitu sempurna hingga hanya dalam kasus-kasus tertentu yang jumlahnya tidak seberapa, dapat dijumpai mereka yang berhasil menghancurleburkan konstruksi semangat pemujaan tersebut. Jadi jika kau berjumpa dengan seorang punk yang dengan mesra menciumi nasionalisme, biarkanlah. Mengganggunya akan membuat dirimu tampak seperti mengail ikan di kolam renang.

Di Indonesia, yang sejarahnya dikencingi oleh tiap generasi -seperti juga yang terjadi di banyak tempat lain, menjadi ahistoris adalah cacat lahir setiap orang. Sisi liar kita telah ditundukkan dari dalam pikiran sehingga bertumbuh sebagai seorang budak. Dan sebagai budak, tentu saja kita memiliki level kepatuhan terhadap sesuatu yang menguasai dan empunya kuasa. Level kepatuhan ini juga berbeda kadarnya di tiap-tiap orang. Kadar ini di kemudian hari yang akan menentukan seberapa besar kemungkinan lahirnya semangat antagonis berupa pembangkangan.

Nah, level kepatuhan itu juga tak stabil. Sebaliknya ia dinamis dan bergerak naik turun seiring waktu pertumbuhan psikologis seseorang. Ada masa di mana ia berkurang dan ada tempo di mana ia justru bertambah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup seseorang di masa lalu sangat mempengaruhi level kepatuhan. Semakin objektif iven-iven psikologis tersebut, maka semakin merekah semangat nasionalisme seseorang. Sebaliknya jika benturan-benturan tersebut berkarakter subjektif, maka akan ada degradasi level nasionalisme. Hanya ada segelintir kecil kasus di mana seseorang benar-benar berhasil menggerus nasionalisme di dalam dirinya hingga habis. Sangat kecil.

Tapi jangan kau tanya aku tentang segelintir kecil orang-orang tersebut. Aku tak ingin bercerita apapun tentang mereka. Bukan karena aku tak tahu, tapi aku telah muak menceritakan kembali tentang mereka. Sudah cukup. Aku akan menjelaskan kepadamu yang mayoritas saja. Sebab beginilah metode menakar di dalam kehidupan sosial hari ini yang mereka namakan: demokrasi

Itu mengapa bukanlah sesuatu yang tak pantas membuat kita heran ketika menemukan seorang punk terlibat begitu semangat dengan euforia 17 Agustus -yang tak jarang dihelat di puncak gunung, di tepi danau, di pantai, atau bahkan mungkin di lingkungannya sendiri. Itu biasa.

Kau tahu mengapa?

Karena memang itulah kultur mayoritas di skena-skena punk di Indonesia. Sebagian besar adalah mereka yang berhasil menghidupi sekaligus dua kutub yang beroposisi secara esensi. Sebuah campuran aneh yang uniknya eksis dalam saat yang bersamaan pada satu persona. Hebat bukan?

Ini bukan tanpa sebab. Karena memang hal ini diwariskan. Seperti yang sudah ku bilang di atas, ideologi ini direproduksi dengan sempurna di dalam lingkup skena-skena punk itu sendiri. Ia dihidupkan dalam praktek dan di ajarkan oleh generasi yang satu kepada generasi berikut. Direplikasi dan terus menerus diperbaharui dengan argumen-argumen objektif yang bertujuan agar jangan sampai terlihat borok-borok zaman yang melekat di patung nasionalisme tersebut. Tentu saja hal ini dilakukan sembari memastikan bahwa level kepatuhan seseorang tetap berada di zona aman.

Kalau kau selidiki baik-baik, akan dengan mudah kau menemukan lirik lagu-lagu punk yang kental dengan semangat nasionalisme. Hal itu bukan dilakukan tanpa sadar. Karena tentu saja sebuah lagu bukan hasil dari ketidaksengajaan atau kecelakaan waktu. Sebuah lagu merupakan ekstraksi dari isi kepala penulis dan komposer lagu tersebut. Setiap kata telah melalui seleksi ketat dalam otak melalui proses kognitif sebelum kemudian terangkai. Karena itu lagu bukan produk sim sala bim. Setiap lagu merupakan produk historis yang memberi penjelasan tentang si penulisnya.

Saya teringat sebuah kalimat sederhana dari guru statistik semasa kuliah dahulu. "Tak peduli apa cara yang kau gunakan, jika tahu prosesnya, kau tentu akan mendapatkan hasil yang tepat." Aku tak terlalu suka dengan pelajaran statistik. Tapi aku tak menyangkal bahwa kalimat itu masih terasa nyantol di telinga.

Di skena-skena punk, hadirnya perilaku-perilaku yang melanggengkan semangat nasionalisme tersebut dianggap lumrah dan sangat jarang dipertanyakan. Sebabnya, tak ada keberanian untuk memeriksa kembali esensi dari setiap tindak-tanduk pribadi. Ketidakberanian ini berkait erat dengan ketakutan untuk berhadapan dengan ketidakmungkinan dan tragedi yang akan terjadi di kemudian hari. Seperti layaknya peramal yang bisa menebak masa depan, banyak punk yang enggan untuk mempertaruhkan hidup dan kehidupannya yang telah berada di zona nyaman dengan sesuatu yang masih belum terprediksi. Itu seperti berjudi. Dan untungnya, banyak punk bukanlah penjudi.

Untuk berjudi, diperlukan dua hal: tahu dan berani. Seorang penjudi yang baik adalah seseorang yang tahu dengan benar apa yang sedang dihadapinya dan konsekuensi yang bakal menjadi ganjaran. Di saat yang bersamaan ia juga mesti berani untuk mempertaruhkan semua yang ia miliki. Kebanyakan punk di Indonesia tak punya itu. Mereka tak tahu dan tak berani

Sebab untuk tahu sesuatu, kamu mesti berani melakukan pengorbanan. Mengorbankan waktu, uang, relasi sosial dan bahkan cinta. Untuk mendapatkan pengetahuan, seorang punk mesti menantang diri sekaligus menerima tragedi dengan tangan terbuka. Agar seseorang berani melakukan itu semua, ia mesti tahu dengan dirinya, lingkungan sosial dan alam di sekitar dirinya. Dia mesti mengenali apa kebutuhan, kemampuan dan batas-batas imajiner lain yang akan dilampaui. Tanpa itu semua, seperti menuju medan pertempuran tanpa persiapan dan senjata.

Tahu dan berani adalah proses yang berjalan beriringan dan mesti dihentak bersamaan geraknya. Jika hanya menyalakan salah satu, imbalansi yang akan menjadi hasil. Memiliki pengetahuan tetapi penakut atau kemudian menjadi pemberani tanpa pengetahuan. Jika orang dengan ketidakseimbangan seperti itu menghadapi perang, tentu saja ia berakhir menyedihkan. Dan itulah yang kau lihat.

Mereka yang kau lihat adalah punk yang eksis bertahun-tahun dan menjadi legenda (seperti SID dan Marjinal, misal) justru adalah orang-orang dari kedua tipe yang ku sebutkan sebelumnya. Bagaimana akan dengan mudah kau temukan orang-orang bermulut besar dengan heroik mengumandangkan semangat ke-Indonesia-annya di skena-skena punk. Juga mereka yang hanya mampu menggerutu sembari memandangi kafilah nasionalistik itu berlalu. Dua tipe yang akan terus hadir karena itu adalah kutukan abadi. Seperti abadinya kemungkinan bahwa celah sekecil apapun akan membuka jalan bagi domba-domba yang berevolusi menjadi serigala dan berlari meninggalkan kawanan tersebut.

Tapi mesti lagi ku ulang, aku tak ingin menceritakan tentang para serigala tersebut. Biarlah cerita-cerita mereka hidup dalam percakapan-percakapan rahasia dan romantik antar dua orang. Jangan lagi kisah-kisah itu dibawa di panggung pertunjukan, seperti bagaimana punk hari ini.

Jadi, janganlah lagi kau membuang energi untuk bertanya soal itu, kepada ku tentunya. Tak ada lagi energi yang cukup dalam diriku untuk hal-hal seperti ini. Membiarkan scenester-scenester punk melilit leher sendiri dengan rantai perbudakan, adalah jalan yang terbaik. Sebagaimana juga banyak punk itu sendiri yang menyebarkan wabah nasionalisme dan bagaimana hal ini sebagai penyakit dalam diri yang tidak perlu diobati. Agar nanti kau tak akan terkejut ketika misalnya mendapati punk yang sedang menghormat kepada bendera merah putih. Punk yang dengan khidmat menyanyikan lagu Indonesia Raya, atau bahkan menciptakan lagu tentang betapa berbahagia dan bangganya mereka menjadi bangsa Indonesia. Itu sama seperti menemukan seseorang dengan dandanan punk lengkap dengan logo swastika di salah satu bagian jaket atau jeans-nya. Tak usah di tegur karena itu hanya akan membuat mu terlihat sebagai polisi punk.

Setiap orang di skena-skena punk memiliki kebebasan untuk berekspresi. Entah itu ekspresi seorang budak atau menjadi seorang penurut dengan rasa cinta tanah air yang hanya bisa disaingi militan-militan para militer.

Biarkan saja punk di Indonesia dengan semangat cinta tanah airnya. Itu adalah permata imitasi yang mereka kenakan agar bisa diterima sebagai bagian dari masyarakat hipokrit hari ini. Itu bukan sebuah kesalahan. Tak ada yang memiliki hak untuk mengatakan bahwa perjuangan punk agar diakui keberadaannya di tengah-tengah warga negara yang lain, bukanlah sesuatu yang adalah kekeliruan. Tidak. Itu tidak keliru.

Karena punk nasionalis adalah wajah mayoritas skena-skena di Indonesia. Dan kau, serta beberapa orang lain yang tak ingin ku ceritakan, merupakan minoritas tak punya hak untuk komplain atau protes. Sebab menjadi minoritas di Indonesia dalam formasi kelompok apapun, termasuk punk itu sendiri, berarti membuatmu kehilangan hak untuk mengutarakan pendapat. Punk di Indonesia adalah mereka yang memiliki kecanduan dengan persoalan kuantitas. Terobsesi dengan jumlah atau kawanan yang besar. Ketergandungan yang menjelaskan kenapa punk bermental gerombolan karena tak memiliki keberanian yang cukup untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Itu mengapa aku menyarankan kau untuk merayakan posisi minoritas mu dan acuhkan saja mereka yang berada di seberang. Lalu biarkan aroma pesta barbekyu-mu, menyebar dan mengundang rasa penasaran dari satu dua orang untuk datang mencicipi.

Aku mungkin tak akan menghadiri pesta mu. Aku sendiri, telah mendedikasikan diri sepenuhnya untuk mengejar tren dan menenggelamkan diri di dalamnya. Menjadi peselancar di dunia yang penuh histeria temporer dan delusi-delusi yang selalu membuatku orgasme saat membantingku dengan keras ke lantai kenyataan. Aku membiarkan tipuan-tipuan mencekik leher kebebasanku agar semakin sedikit oksigen yang bisa dihirup.



Kini, aku adalah hipster.